Anggaran Pemprov Minim, Peserta BPJS PBI di Dompu Kena Imbas
Kepala BPJS Kabupaten Dompu, M Zainuddin.
DOMPU. MEDIA AMANAT – Anggaran Pemerintah Provinsi terkait pendanaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak cukup, alhasil sekitar 6.000 lebih peserta PBI di Dompu harus dinon-aktifkan kartunya.
Hal itu diungkap Kepala BPJS Kabupaten Dompu, M Zainuddin.
Ia menjelaskan, bantuan PBI tersebut dibagi dalam tiga kategori, yakni PBI Pusat, Provinsi, dan Daerah.
Katanya, pada tahun 2015 silam, Pemprov NTB menon-aktifkan sekitar 6.000 lebih peserta BPJS PBI dengan dalih kurangnya anggaran yang dimiliki.
“Pada tahun 2015 kemarin Pemprov menon-aktifkan 6.000 lebih bahkan hampir mencapai 7.000 peserta PBI, alasannya anggaran tidak mencukupi. Itu kan rata-rata dengan kategori bersalin yang dinon-aktifkan, nah dampaknya kena sekarang.” jelas Zainuddin.
Selain Pemprov, daerah juga sempat melakukan non-aktif peserta pada tahun 2020 silam, namun itu dilakukan untuk kategori masyarakat yang pindah domisili, meninggal dunia, dan lain sebagainya. Sehingga peluang terkena dampak non-aktif dari daerah untuk pengguna BPJS PBI yang dimaksud sangat minim.
Menindaklanjuti hal itu, Kemensos pada tahun ini akan melakukan verifikasi dan validasi data kembali, yang nantinya dilakukan oleh masing-masing pemerintah desa melalui koordinasi Dinas Sosial kabupaten/kota setempat. Kemudian, data atau hasil musyawarah desa/kelurahan tersebut akan dikirim ke Kemensos untuk pendaftaran ulang.
“Hanya saja kalau ke Kemensos mekanismenya memang agak lama, karena alur validasinya banyak. Nah kalau yang di daerah lebih cepat, bulan ini didaftarkan, bulan depan sudah aktif kembali, cuma untuk sekarang anggarannya belum tersedia saja sebenarnya.” pungkas Zainuddin.(tyo)
