AKJ-Syah Pilih Pejabat yang Loyal dan Dekat Secara Emosional?
DOMPU, MEDIA AMANAT-Jelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Dompu terpilih, isu tentang penentuan pada tataran jabatan birokrasi menjadi topik yang kian hangat diperbincangkan di hampir semua strata masyarakat.
Meskipun hal ini sebenarnya domain dan hak prerogatif dari pemimpin daerah, namun spekulasi terus bergulir. Terlebih mengingat bupati terpilih merupakan figur yang belum berpengalaman mengelola birokrasi. Tentu saja harus jeli menentukan dan menempatkan pembantunya guna memperlancar roda pemerintahan untuk mengejawantahkan program kerja selama lima tahun kepemimpinannya. Tentunya kebijakan ini nantinya akan mempertimbangkan sejumlah aspek, baik sisi profesionalitas, loyalitas, integritas, kapabilitas, serta aspek lainnya.
Perlu juga diingat, meskipun bupati sudah dilantik, ia masih dibatasi Undang-undang untuk mengotak atik birokrasi. Tentunya dengan waktu selama enam bulan, ia bisa menilai siapa saja birokrat yang benar-benar dapat dipercaya dan diandalkan untuk membantunya.
Bupati Dompu terpilih, Kader Jaelani (AKJ) yang dikonfirmasi belum lama ini bahkan telah memberi signal bahwa pihaknya telah membentuk tim yang akan menilai orang-orang yang nantinya dipercaya untuk membantunya dalam merealisasikan visi misi dan program yang telah dicanangkan.
“Kami sudah buat tim. Sementara tugasnya yaitu meneliti birokrat yang berpotensi, profesional, jujur, dan amanah,” tandasnya.
Terlepas dari semua itu, faktor politis juga kelihatannya akan sangat memengaruhi penempatan pejabat pada pemerintahan AKJ-Syah. Sebab ia akan memilih figur yang tidak saja mendukung agenda lima tahunan dalam memenuhi janji politiknya. Tapi lebih dari itu untuk melanjutkan program jangka panjang hingga 10 bahkan 20 tahun ke depan.
Tentu saja ini bukan perkara gampang. Sebab salah memilih pembantu akan menjadi bumerang bagi perjuangan selanjutnya.
Berdasarkan informasi yang berhasil diperoleh media ini dari berbagai sumber, AKJ selaku kepala daerah sepertinya akan memprioritaskan pada dua tipikal pejabat. Yakni yang memiliki kedekatan secara emosional dan teruji loyalitasnya. Sebab menurut mereka, orang-orang dengan kategori seperti ini bisa diandalkan dan jarang yang punya akal licik. Kalau saja dua kriteria ini menjadi prioritas, tentu saja masyarakat sudah faham dan bisa menebak siapa saja figur dimaksud.
Pastinya, apapun keputusan yang nanti akan diambil bupati terpilih tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi, sebagai pemimpin, bupati tentunya punya kebijakan yang pastinya tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Apa lagi setiap kebijakan yang diambil telah melewati proses pengkajian yang matang dan mendalam.(Muhamad Rifai)