Rencana Pembangunan Pelabuhan Nusantara Kilo Terus Dimatangkan
DOMPU, MEDIAAMANAT- Wakil Bupati Dompu, H Syahrul Parsan ST MT menjelaskan, pembangunan Pelabuhan Nusantara Kilo menjadi harapan besar masyarakat dan pemerintah. Sebab dengan berbagai keterbatasan pelabuhan Soro dan Calabai, keberadaan Pelabuhan Nusantara menjadi penting maknanya untuk kemudahan dalam pengapalan berbagai komoditi andalan di daerah ini. Juga untuk memudahkan jarak tempuh dari dan ke pelabuhan sehingga bisa menghemat biaya transportasi berbagai komoditi yang ada.
Guna memantapkan proses pembangunan pelabuhan penting itu, Pemkab Dompu, Rabu (08/06/22) menggelar rapat koordinasi bersama konsultan yang ditunjuk Kementerian Perhubungan.
Dalam kesempatan rakor tersebut Wabup Dompu menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Galuh Rekasindo sebagai konsultan yang akan melaksanakan Penyusunan Studi Rencana Induk Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (PSRIDKP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Laut Kilo Kabupaten Dompu.
“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Konsultan PT Galuh Rekasindo yang saat ini sedang bersama kita dan akan memulai pekerjaan terkait PSRIDKP dan DLKP” di laut Kilo Kabupaten Dompu sebagai lokasi Pelabuhan Nusantara”, ucapnya.
Katanya, dengan mengacu pada Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, maka pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan Nasional (RIPN) dan Rencana Induk Pembangunan.
“Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009, menjadi acuan dalam menentukan RIPN dan RIP”, sebutnya.
Kemudian Wabup menjelaskan, penyusunan RIP damaksudkan untuk identifikasi kebutuhan pembangunan pelabuhan pada titik lokasi yang telah ditentukan dari analisa feasibility study (FS) sehingga terpetakan semua kebutuhan pembangunan pelabuhan baik pada sisi laut (dermaga, trestel, dan cousway) maupun sisi darat lapangan penumpukan gudang , kantor dan sebagainya melalui analisa kebutuhan serta terindentifikasi DLKr-DLKP pelabuhan tersebut.
“Dengan pekerjaan dimaksud maka perencanaan sudah hampir final walaupun dilanjutkan dengan penyusunan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UPL/UKL) mengingat dua kegiatan ini sudah mendapat dukungan penganggaran dari Direktur Kepelabuhan untuk pelaksanaan pembangunannya di tahun 2022 setelah selesai pekerjaan RIP”, pungkasnya.
Ikut hadir dalam kegiatan itu, Sekda, Gatot Gunawan PP, Kepala Bappeda dan Litbang, H Gaziamansuri, Kadis PU-PR dan sejumlah pejabat terkait lainnya. (*/mr)
