Antisipasi Perambahan Hutan, Warga Kramabura Harap Pemerintah Bentuk Satgas
Hutan lindung di Desa Kramabura yang telah dibabat oleh oknum warga
DOMPU, MEDIA AMANAT-Hutan lindung yang ada di Desa Kramabura Kecamatan Dompu rupanya masih saja dibabat oleh oknum warga untuk dijadikan areal pertanian. Bahkan informasinya, hutan yang menjadi penyangga mata air utama untuk kebutuhan sebagian besar masyarakat Dompu itu kini telah menjadi rebutan antara warga setempat dengan masyarakat yang berada di Desa Serakapi Kecamatan Woja.
Kondisi ini dikuatirkan akan memicu pertikaian antar warga. Menyadari hal demikian, sejumlah warga Kramabura melalui salah seorang tokoh masyarakat setempat, Drs H AW Syafruddin mengharapkan agar aparat terkait segera mengambil tindakan tegas di lokasi itu. Selain untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan fisik antara warga yang merebut batas wilayah, juga agar hutan yang selama ini terjaga kelestariannya tidak rusak. Sebab hutan tersebut merupakan hulu dari bendungan besar di Dompu seperti bendungan Rabalaju dan Rababaka.
“Hutan Kramabura tidak boleh disamakan dengan wilayah lain, karena lokasi itu menjadi hulu dari sejumlah bendungan besar di Dompu,” kata AW Syafruddin, Kamis (16/09/21).
Lebih lanjut anggota DPRD Dompu periode 2014-2019 tersebut, pemerintah harus bergerak cepat meminimalisir persoalan yang timbul di lokasi itu dengan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus. Sebab menurutnya, pola yang selama ini dilakukan aparat terkait, tidak membuat masyarakat takut untuk terus menjamah dan merusak hutan dengan membabat kayu yang tumbuh puluhan bahkan ratusan tahun lalu.
Diakuinya, belum lama ini Pemkab Dompu di bawah komando Bupati, Kader Jaelani beserta Wabup dan seluruh unsur Forkpimda merespon dengan turun langsung ke lokasi. Namun hal itu tidak menyurutkan warga untuk terus membabat hutan. Bahkan, lanjutnya, tim Gakum juga turun ke lokasi. Namun hanya mengumpulkan data dan informasi serta mengecek lokasi.
“Pemerintah harusnya segera membentuk satgas untuk mengakhiri kerusakan hutan di sana (Kramabura, red),” tegas AW Syafruddin yang mengaku juga telah melaporkan permasalahan itu pada sejumlah elemen, termasuk Kapolda dan Gubernur NTB.(mr)
